PKN. Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara Terhadap Negara Lain

Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara Terhadap Negara Lain

           

            Dalam perkembangan ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia, hampir semua terpengaruh oleh perkembangan teori dan praktik sistem ketatanegaraan lain. Namun hal tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsanya yang berpengaruh pada sistem pemerintahan.

            Penerapan sistem pemerintahan suatunegara biasanya dikaitkan lagi dengan hubungan diplomatik dan stabilitas keamanan negara dan kawasannya. Misalnya, hubungan negara Indonesia dengan negara lain ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hal itu berbeda pula dengan masa pemerintahan Presiden Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan contoh lain, negara yang menganut sistem parlementer adalah Inggris. Sistem pemerintahan di Inggris mempengaruhi sistem pemerintahan di negara jajahannya. Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang sudah merdeka (bernegara sendiri) dengan sistem pemerintahan mengikuti sistem pemerintahan parlementer Inggris, baik bentuk negara itu republik ataupun kerajaan. Negara jajahan Inggris yang ikut menerapkan sistem pemerintahan parlementer antara lain sebagai berikut.

No	Republik/Presidensial	Republik/Parlemen	Monarki
1.	Irlandia	Singapura	Kanada
2.	Pakistan	Malta	Jamaika
3.	Trinidad dan Tobago	Malawi	Barbados
4.	Dominika	Afrika Selatan	Grenada
5.	Guyana	Liberia	Malaysia

            Negara Amerika Serikat pun memiliki pengaruh yang besar terhadap negara-negara lain terutama dalam menerapkan sistem negara demokrasi. Sistem pemerintahannya dianut oleh Filipina, Korea Selatan, atau kebanyakan negara di belahan dunia barat.

            Namun, pertumbuhan demokrasi kerakyatan dalam sistem pemerintahan di Uni Soviet berbeda dengan pemerintahan Amerika Serikat. Pada sistem pemerintahan Uni Soviet diakui adanya satu partai komunis dalam masyarakat yang semula terjadi ketegangan antara golongan komunis dan antikomunis.

            Begitu pula di negara-negara Eropa Timur, secara resmi terdapat sistem multipartai. Akan tetapi, kedudukan dan peranan partai komunis sangat dominan. Hal ini disebabkan pada masa Perang Dunia II terjadi perlawanan atas pendudukan Nazi Jerman. Setelah Nazi Jerman ditundukkan, pasukan Tentara Merah dari Uni Soviet mengambil alih kekuasaan sehingga kelompok komunis minoritas merebut     puncak pimpinan dan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, pemerintahan Soviet dan Eropa Timur tumbuh ke bentuk sosialis yang ditiru hingga sekarang. Negara-negara yang menerapkan sistem sosialis selain Uni Republik Sosialis Soviet, Cekoslowakia, Hongaria, Bulgaria, Albania atau Rumania.

            Demikian aneka ragamnya sistem republik/presidensial dan parlementer di berbagai negara. Namun, tidak ada suatu sistem pun yang cukup sempurna. Masing-masing mempunyai kebaikan dan kelemahan masing-masing.

            Dalam sistem parlementer, penyesuaian paham dan usaha menyejajarkan garis politik antara legislatif dan eksekutif lebih mudah dicapai. Jika timbul konflik pendapat dan policy, maka dengan suatu mosi tidak percaya badan perwakilan dapat menggulingkan pemerintah. Kemudian, timbullah pemerintahan yang baru yang lebih mendekati pendirian dan kebijaksanaan perwakilan rakyat.

            Krisis semacam itu tidak terdapat dalam sistem presidensial di Amerika Serikat karena di Amerika Serikat perwakilan rakyat tidak dapat menggulingkan eksekutif (Presiden), walaupun garis politiknya tidak sama. Presiden di Amerika Serikat hanya dapat dituntut karena beberapa delik yang berat, misalnya pengkhianatan. Sebagai pihak yang menggugat Presiden adalah House of Representative, sedangkan yang mengadili adalah Senat. Bila terbukti bersalah Presiden bisa dipecat. Suatu keberatan dalam sistem presidensial di Amerika Serikat adalah harus dicarikan kompromi antara   legislatif dan eksekutif. Benar bahwa sistem check and balances menghadapi kekuasaan yang terlalu besar dari salah satu organ pemerintahan, dan sistem ini sangat menyulitkan untuk mengambil keputusan.

            Kekuasaan badan eksekutif senantiasa terancam digulingkan oleh badan perwakilan rakyat sehingga dengan tiba-tiba gagasan dan usaha-usaha pemerintah yang sedang berjalan terpaksa berhenti. Setiap negara yang menerapkan sistem presidensial dan parlementer, selain banyak dipengaruhi oleh penjajahan (Inggris, Belanda, Spanyol, atau Portugis), politik, dan demokrasi (Amerika Serikat), juga dipengaruhi dari UUD-nya. Hal itu karena latar belakang budaya masyarakatnya yang berbeda satu dengan negara lainnya.

Sumber 2

Pengaruh Sistem Pemerintahan Satu Negara Terhadap Negara Lain

Sistem pemerintahan suatu Negara akan mempunyai dampak positif dan negative terhadap Negara lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan adanya hubungan suatu Negara dengan Negara. Oleh karena itu, perkembangna perubahan dan gejolak dunia merupakan dal yang harus terus diikuti dengan seksama agar secara dini mampu memperkirakan terjadinya masalah yang dapat mempengaruhi system pemerintahan. Pengaruh globalisasi yang tidak mengenal batas Negara, memudahkan suatu Negara mempengaruhi dan dipengaruhi Negara lain. Salah satu contoh pengaruh system pemerintahan Negara Indonesia terhadap Negara lain adalah masalah kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan sering mengakibatkan hubungan suatu Negara dengan Negara lain menjadi renggang. Selain itu, banyak permasalahan antarnegara yang mempengruhi system pemerintahan.

Sumber 3

            Meskipun sama- sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terdapat variasi yang disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara. Misalnya, Indonesia yang menganut sistem Presidensial tidak akan benar-benar sama dengan pemerintahan Amerika Serikat.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara dapat diuraikan sebagai berikut :

a.    Faktor Sejarah 

Dari perjalanan sejarah dunia, kita dapat mencermati bahwa terdapat beberapa sebab munculnya suatu negara baru. Berikut ini contoh proses terbentuknya suatu negara :

1.    Cessie (penyerahan) atau mandat

Bahwanegara terjadi ketika suatu wilayahdiserahkan kepada salah satu negara yang kalah pada perang dunia I berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Contoh : negara Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi mandat perancis.

2.    Anexari / Kolonial (pencaplokan / penguasaan)

Bahwa suatu negara terjadi ketika berada di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh : sejak abat ke-15 Inggris telah melakukan penguasaan wilayah atas Afrika Selatan, Australia, India, Selandia Baru, Kanada, dan sebagainya.

3.    Separatise (pemisah)

Bahwa suatu negara terjadi ketika ada suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaannya. Contoh : Pada tahun 1948, Pakistan memisahkan diri dari India dan menyatakan kemerdekaannya.

b.    Faktor Ideologi

Dalam pandangan alam pemikiran Hegel, ideologi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri lepas dari kenyataan hidup masyarakat. Ideologi adalah produk kebudayaan suatumasyarakat dan karena itu dalam arti tertentu merupakan manifestasi kenyataan sosial juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah produk kebudayaan masyarakat yang tidak bisa berdiri sendiri atau lepas dari kenyataan hidup masyarakat.

Sejarah perkembangan ideologi suatu negara danpengaruhnya terhadap sistem pemerintahan di negara lain adalah sebagai berikut :

1.    Fasisme

Berasal dari kata fascio yang berarti kelompok. Fascio de combattimento artinya barisa-barisan tempur. Tujuan negara dalam sistem pemerintahan fasis adalah “Impetrium dunia” yaitu mempersatukan seluruh bangsa di dunia menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama.

2.    Individualisme atau Liberalisme

Dalam arti luas individualisme / liberalisme dilakukan sebagai perjuangan menuju kebebasan. Tujuan negara dalam sistem ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan hidupnya.

3.   Komunisme

Berdasarkan ajaran historis materialisme, aliran partai komunis menegaskan bahwa sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan kelas melawan kelas. Contoh : Perjuangan kelas antara kaum borjuis melawan kelas proletariat (kaum melarat) yang dimenangkan oleh kaum proletariat. Diterapkan oleh negara-negara Eropa Timur, terutama Unisoviet.

Semoga bermanfaat yah 

salam sukses dari medan

DAFTAR PUSTAKA 

Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Erlangga.

Chotib, Drs. 2007. Kewarganegaraan 3. Jakarta : Yudhistira.